Pontianak, Kalimantan Barat – 19 Maret 2026–Lintas Ormas Melayu Kalimantan Barat (LOM) secara tegas menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang terjadi di berbagai wilayah di Kalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kondisi ini ditandai dengan antrean panjang kendaraan di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi memicu gejolak sosial.
Ketua LOM, Mulyadi,(pak temo) dalam keterangannya menyampaikan bahwa fenomena kelangkaan BBM subsidi tidak hanya menjadi persoalan distribusi semata, melainkan telah berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi untuk aktivitas sehari-hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Situasi ini sangat menyengsarakan masyarakat. Antrean berjam-jam di SPBU bukan hanya menguras waktu dan tenaga, tetapi juga menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, apalagi menjelang Idul Fitri yang mobilitasnya meningkat signifikan,” ujar Mulyadi.
ormas lom yang merupakan gabungan berbagai organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Barat, di antaranya unsur pemuda, lembaga Organisasi masyarakat, serta organisasi berbasis kedaerahan, menyatakan keprihatinannya atas belum optimalnya langkah penanganan dari pihak terkait.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam ormas lom antara lain Hadi Firmansyah dari LPM Kalbar, Yayan dari Bala Komando, Odeng selaku Panglima Ormas SPM, Ishak sebagai Ketua LPM Kota Pontianak, Ruslan dari IKBMK, serta Afriansyah, S,PD M,PD selaku Ketua Komando Inti Laskar Lapangan (KIIL). Mereka sepakat bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam pandangannya, ormas lom menilai bahwa ada indikasi lemahnya pengawasan distribusi serta tidak meratanya pasokan BBM subsidi di sejumlah titik. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah melalui instansi terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Kalimantan Barat.
“Pemerintah harus hadir dan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang berhak. Jangan sampai momentum hari besar keagamaan justru menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ormas lom juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap potensi penimbunan maupun praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Penindakan tegas dinilai penting guna memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan publik.
Lebih lanjut, ormas lom mendorong adanya transparansi informasi dari pihak terkait mengenai ketersediaan stok BBM serta pola distribusinya, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam ketidakpastian yang berpotensi memicu keresahan.
Menutup pernyataannya, Mulyadi (pak mok) menegaskan bahwa ormas lom akan terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi konkret dari pemerintah. Ia berharap langkah cepat dan tepat dapat segera diambil demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Ini bukan hanya soal BBM, tetapi soal keberpihakan terhadap rakyat. Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.
Sumber : Tim-Liputan
(Am)
