MEMPAWAH, Kalimantan Barat — Gelombang kekecewaan warga Dusun Parit Mambo, Desa Wajok Hulu, Kabupaten Mempawah, kian menguat. Janji politik yang pernah dilontarkan saat momentum Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 kini dipertanyakan kembali. Warga menilai, komitmen perbaikan infrastruktur jalan yang dahulu digaungkan saat kampanye hingga kini belum menunjukkan realisasi nyata.
Sorotan warga secara khusus mengarah kepada salah satu anggota DPRD, yakni Wandi dari Fraksi Partai Demokrat, yang disebut-sebut pernah menyampaikan komitmen perbaikan jalan saat masa kampanye di wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jalan desa yang menjadi akses utama aktivitas warga baik untuk mobilitas harian, distribusi hasil pertanian, hingga akses pendidikan—masih dalam kondisi memprihatinkan. Ketika musim hujan tiba, ruas jalan berubah menjadi kubangan lumpur, licin, dan sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga.
Salah satu tokoh masyarakat Dusun Parit Mambo, Saleng, secara tegas menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai, siklus janji politik yang berulang setiap pesta demokrasi hanya berakhir sebagai retorika tanpa implementasi.
“Sudah beberapa kali pemilu berlalu, mulai dari Pileg hingga Pilkada. Setiap calon datang dengan janji yang sama: perbaikan jalan. Namun setelah terpilih, janji itu seolah hilang tanpa jejak. Kami merasa hanya dimanfaatkan untuk kepentingan suara,” ungkap Saleng kepada media, Sabtu (25/04/2026).
Menurutnya, persoalan infrastruktur di Parit Mambo bukanlah isu baru, melainkan persoalan lama yang terus berulang tanpa solusi konkret. Ia menyoroti minimnya kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat pasca terpilih, terutama dalam mengawal aspirasi yang bersifat mendasar seperti akses jalan.
“Dulu saat kampanye, termasuk yang disampaikan oleh Wandi, janjinya jalan ini akan diperjuangkan sampai tuntas. Bahkan disebut sebagai prioritas. Tapi faktanya, sudah bertahun-tahun kondisi jalan tetap becek dan rusak. Janji tinggal janji, realisasinya nol,” tegasnya.
Kritik warga tidak hanya diarahkan kepada anggota DPRD yang memperoleh dukungan suara dari wilayah tersebut, tetapi juga kepada pemerintah daerah. Warga menilai, tidak adanya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah menjadi salah satu faktor mandeknya perbaikan infrastruktur di wilayah mereka.
Secara normatif, pembangunan infrastruktur desa seharusnya menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pedesaan. Jalan desa yang layak bukan hanya soal kenyamanan, tetapi merupakan urat nadi distribusi hasil produksi masyarakat. Ketika akses terganggu, maka dampaknya merembet pada menurunnya daya saing ekonomi warga.
Selain itu, dalam kerangka fungsi legislatif, anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap, memperjuangkan, dan mengawal aspirasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, termasuk melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Namun, warga menilai fungsi tersebut belum berjalan optimal di Dusun Parit Mambo.
Saat di komfirmasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Mempawah Daerah Pemilihan Mempawah 3 dari Partai Demokrat Wandi tidak memberi tanggapan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Wandi maupun pihak Pemerintah Kabupaten Mempawah terkait keluhan warga tersebut. Masyarakat berharap adanya respons cepat dan langkah konkret, bukan sekadar janji yang kembali diulang pada momentum politik berikutnya.
Warga Dusun Parit Mambo kini menunggu bukti, bukan lagi narasi. Mereka menuntut kehadiran nyata negara melalui perbaikan infrastruktur yang selama ini dijanjikan sebuah tuntutan yang sederhana, namun krusial bagi keberlangsungan hidup dan ekonomi mereka.
Sumber: Investigasi
(Am)
