Globalinformasi.com||LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat, menerima kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI, H. Fauzi Amro, dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dan berlangsung di Hotel Grand Zuri Lubuk Linggau, Kamis (16/10/2025).
Kunjungan kerja ini mengusung tema “Meaningful Participation Badan Supervisi OJK bersama Anggota Komisi XI DPR RI Terkait Pengembangan Ekosistem Pembiayaan UMKM Melalui Perluasan Akses Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sumatera Selatan.”
Dalam sambutannya, Wali Kota Rachmat Hidayat menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap dapat menjadi wadah untuk menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari penjelasan yang disampaikan tadi, memang salah satu permasalahan utama kami adalah akses permodalan. Di Lubuklinggau ada sekitar 38 ribu pelaku usaha, namun yang aktif hanya sekitar 2.500. Kehadiran pihak OJK kami harapkan dapat membantu mempermudah akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM,” ujar Rachmat.
Pemerintah Kota Lubuk Linggau, lanjutnya, terus berupaya memperkuat sektor UMKM melalui berbagai program, termasuk rencana pemberian bantuan modal sebesar Rp2 juta per pelaku usaha yang saat ini tengah disesuaikan dengan regulasi Kementerian Keuangan.
“Rencana bantuan tunai belum bisa kami realisasikan karena regulasi tidak memperbolehkan kecuali pada kondisi tertentu. Insyaallah akan kami upayakan melalui mekanisme hibah lewat Baznas atau skema subsidi bunga,” jelasnya.
Selain keterbatasan regulasi, Rachmat juga menyoroti kendala lain berupa catatan kredit (BI Checking) yang sering menghambat pengajuan modal oleh pelaku usaha. Ia berharap OJK dapat mendorong perbankan untuk lebih proaktif dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.
“Kami mohon agar pihak OJK dapat menekan perbankan agar lebih mudah memberikan akses permodalan. Realisasi kredit untuk UMKM di Kota Lubuklinggau masih tergolong kecil, bahkan serapan pembiayaan tahun 2023–2024 belum mencapai 50 persen,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rachmat menuturkan bahwa potensi UMKM di Lubuk Linggau sangat besar, terutama di sektor kuliner dan kopi. Banyaknya kedai kopi dan pelaku kuliner yang aktif hingga larut malam menjadi indikator positif pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kami juga telah melaksanakan berbagai pelatihan bagi barista dan pelaku kuliner. Namun setelah pelatihan, mereka kesulitan mencari modal untuk memulai usaha. Untuk itu, kami harap OJK bisa hadir memberikan kemudahan,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan lembaga keuangan guna mendorong penguatan ekosistem pembiayaan UMKM di Kota Lubuk Linggau dan Sumatera Selatan secara umum. (Separi)
