Kubu Raya 4 Maret 2026 Kalimantan Barat , Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sungai Ambawang menjadi perhatian publik setelah beredarnya pemberitaan mengenai keberatan terhadap menu yang disajikan. Untuk meluruskan informasi yang berkembang, ditegaskan bahwa kedatangan wali murid ke dapur layanan bukanlah aksi unjuk rasa, melainkan audiensi dialogis guna meminta penjelasan terkait komposisi menu dan struktur anggaran.
Sebanyak 15 wali murid dari SD Negeri 41 Sungai Ambawang mendatangi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sungai Ambawang untuk berdiskusi secara langsung dengan pengelola. Pertemuan berlangsung tertib, terbuka, dan dalam suasana kondusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para wali murid menyampaikan pertanyaan mengenai kesesuaian menu dengan kebutuhan gizi anak, sekaligus meminta transparansi penggunaan anggaran per porsi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Struktur Anggaran Rp15.000 per Porsi
Dalam berbagai forum nasional, termasuk forum Semangat Awal Tahun 2026 yang digelar oleh IDN Times pada 14 Januari 2026, pejabat terkait, Nanik, telah menjelaskan secara rinci komponen pembiayaan MBG sebesar Rp15.000 per anak.
Komponen tersebut terbagi sebagai berikut:
1.Bahan Baku Pangan
PAUD hingga Kelas 3 SD: Rp8.000
Kelas 4 SD hingga SLTA: Rp10.000
Pembagian ini disesuaikan dengan kebutuhan kalori dan kecukupan gizi berdasarkan jenjang usia sekolah.
2.Biaya Operasional (Rp3.000)
Dialokasikan untuk mendukung keberlangsungan layanan, mencakup:
Penggajian 47 relawan di setiap satuan pelayanan
Pembayaran listrik dan air
Sewa kendaraan distribusi
Biaya operasional lainnya
3.Sewa Sarana dan Prasarana (Rp2.000)
Dana ini digunakan untuk:
Sewa tanah dan bangunan dapur
Sewa alat masak modern sesuai petunjuk teknis
Sewa perlengkapan makan (ompreng)
Kebutuhan penunjang dapur lainnya
Dengan demikian, komponen Rp15.000 tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan makanan, melainkan mencakup keseluruhan sistem layanan agar distribusi makanan dapat berjalan sesuai standar teknis dan keamanan pangan.
Dialog sebagai Kontrol Sosial
Audiensi di Sungai Ambawang mencerminkan partisipasi publik dalam mengawal program strategis nasional. Wali murid menegaskan bahwa mereka tidak menolak program MBG, namun berharap kualitas menu terus ditingkatkan agar sejalan dengan tujuan utama program: memperkuat ketahanan gizi generasi muda.
Pengelola SPPG menyatakan keterbukaan terhadap evaluasi dan masukan, serta berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan apabila terdapat kekurangan dalam implementasi teknis di lapangan.
Menjaga Kepercayaan Publik
Sebagai program berskala nasional, MBG memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaksana teknis, dan masyarakat. Transparansi anggaran serta komunikasi terbuka dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.
Peristiwa di Sungai Ambawang diharapkan menjadi momentum penguatan tata kelola, bukan polemik berkepanjangan. Dialog yang terjadi menunjukkan bahwa mekanisme koreksi sosial berjalan dalam koridor yang sehat dan demokratis.
Program tetap berjalan, evaluasi terus dilakukan, dan kepentingan terbaik bagi anak-anak sekolah tetap menjadi prioritas utama.
Tim : Liputan(Am)
