KOTO GASIB – SIAK. Aktivitas usaha cangkang ilegal di Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak kembali jadi sorotan publik. Setelah sebelumnya mencuat kasus serupa, kini muncul lagi usaha cangkang yang diduga milik Rahman di Jalan Pertamina KM.09, Desa Teluk Seminai (20/9/2025).
Yang lebih mengejutkan, lokasi usaha ini hanya berjarak sekitar 5 kilometer dari Mapolsek Koto Gasib. Namun hingga kini, aktivitas terang-terangan itu tetap berjalan mulus, seakan hukum tidak berlaku di wilayah ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasil pantauan media di lapangan memperlihatkan kegiatan bongkar-muat dan penumpukan cangkang sawit dilakukan secara bebas. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana fungsi pengawasan aparat dan dinas terkait?
Padahal, regulasi jelas mengatur: UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang OSS, Bahkan, jika cangkang tersebut diperjualbelikan tanpa legalitas, KUHP Pasal 480 tentang penadahan bisa menjerat pelakunya.
Dengan dasar hukum tersebut, tidak ada alasan pembiaran. Usaha ilegal jelas merugikan negara, menyalahi tata kelola lingkungan, serta menodai wibawa hukum.
Keberadaan aktivitas ilegal yang berdiri bebas hanya sepelemparan batu dari kantor polisi membuat publik bertanya-tanya. Apakah aparat benar-benar tidak mengetahui, atau justru sengaja menutup mata?
Jika aparat hukum tak kunjung bergerak, wajar bila publik menduga ada indikasi “main mata” antara pengusaha dan oknum tertentu. Apalagi praktik ini diduga sudah berlangsung lama tanpa tersentuh hukum.
Media telah berupaya melakukan konfirmasi secara langsung kepada pemilik usaha, Rahman, namun ketika awak media temui di objek berita, Rahman enggan ditemui dan menghindari awak media.
Sejumlah aktivis lingkungan dan masyarakat menilai kasus ini sebagai cermin bobroknya penegakan hukum di daerah.
“Ini bukan lagi kelalaian, tapi pembiaran yang mencederai keadilan. Bagaimana mungkin usaha ilegal berdiri bebas hanya 5 KM dari kantor polisi? Kalau polisi masih diam, publik wajar menduga ada kongkalikong,” ujar salah seorang aktivis lingkungan di Siak dengan nada keras.
Warga sekitar juga menyampaikan keresahan. “Kami heran, seolah-olah hukum di Koto Gasib bisa dibeli. Kalau rakyat kecil salah sedikit saja ditindak, tapi pengusaha besar seenaknya melanggar aturan,” ungkap seorang warga yang minta identitasnya dirahasiakan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Siak, khususnya Polsek Koto Gasib. Apakah mereka benar-benar menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang, atau justru membiarkan hukum dipermainkan oleh segelintir pengusaha nakal?
Jika dibiarkan, masyarakat patut menilai bahwa aparat bukan sekadar lalai, melainkan ikut membiarkan kejahatan ekonomi dan lingkungan berlangsung di depan mata.
Bersambung…
