Globalinformasi.com || Pekanbaru – Penambangan galian jenis pasir diduga illegal milik Pak Tugimin bebas beroperasi di RW 06 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru 14/02/2025.
Pasalnya, Aparat Penegak Hukum / aparat kepolisian disinyalir melakukan pembiaran terhadap kegiatan diduga illegal itu.
Pantauan di lapangan, 06/02/2025 di lokasi penambangan pasir milik Pak Tugimin masih eksis melakukan penggalian pasir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
AR warga kulim 06/02/2025 mengatakan bahwasanya kegiatan penambangan Pasir milik Pak Tugimin itu diduga tidak memiliki izin dari dinas terkait.
“Pemilik galian pasir itu Pak Tugimin bang, beliau sangat dikenal sekali di kampung kami Sebagai pengusaha galian pasir dan menurut kabar yang beredar, galian pasir yang di miliki Pak Tugimin itu tidak ada izin dari dinas terkait.”
“Mekanismenya, Pasir itu diambil menggunakan mesin dompeng untuk menghisap pasir lalu Pasir itu di alirkan ke suatu wadah dan setelah itu di angkut dengan tenaga manusia ke dump truk yang disediakan.
“Untuk 1 truk Pak Tugimin menerima uang 300 ribu rupiah, dan para pengusaha dump truk menjual sekitar 800 ribu per dump truk nya ke toko bahan bangunan, biasanya jika musim panas bisa sampai 10 truk yang mengantri untuk mengambil pasir dari lokasi pak Tugimin itu.” Ucap AR
RS warga lainnya juga mengatakan, Banyak sekali dampak negatif galian pasir itu terhadap masyarakat sekitar, persoalan itu harus menjadi atensi bersama, pemerintah kota, aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
“Jika di musim panas, sepanjang jalan menjadi sangat berdebu sekali bang, jalanan pun menjadi licin karena tumpahan pasir dari dumptruk yang lewat, sehingga sangat rawan sekali terjadi kecelakaan.”
” Kami berharap, usaha penambangan Pasir diduga illegal milik Pak Tugimin itu segera menjadi Atensi Bapak Kapolres Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika dan dinas terkait lainnya, jika terbukti kegiatan itu illegal, agar di tindak tegas sesuai undang – undang yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia ini.” ucap RS
Hingga berita ini ditayangkan awak media tetap berupaya mendapatkan konfirmasi terhadap pihak terkait.(Red)
